Langkah pemerintah Nigeria untuk memberlakukan keadaan darurat di Negara Bagian Rivers telah memicu perlawanan keras dari kelompok masyarakat sipil dan organisasi politik. Pusat Advokasi Legislasi Masyarakat Sipil (CISLAC) dan Koalisi Partai Politik Bersatu (CUPP) telah mengutuk keputusan tersebut, menyebutnya tidak konstitusional dan bermotivasi politik. Para kritikus berpendapat bahwa langkah tersebut mengancam demokrasi dan dapat digunakan untuk menekan oposisi di negara bagian tersebut. Mereka telah mendesak Majelis Nasional dan Forum Gubernur Nigeria untuk menolak proposal tersebut. Kontroversi ini menyoroti ketegangan politik yang semakin meningkat di wilayah tersebut dan kekhawatiran atas campur tangan federal.
Jadilah yang pertama membalas diskusi umum ini.
